Memahami Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam Pasal 1365 KUH Perdata

Dalam dunia hukum perdata Indonesia, istilah Perbuatan Melawan Hukum atau disingkat PMH merupakan salah satu konsep penting yang sering menjadi dasar gugatan di pengadilan. Ketentuan mengenai PMH secara jelas tertuang dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang berbunyi: “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang […]

Continue Reading

Apakah Bank Boleh Melelang Hak Tanggungan Nasabah Yang Sudah Meninggal?

Sumedang. bpsk-sumedang.com – Bank tidak berhak melelang objek Hak Tanggungan tanpa melibatkan ahli waris jika pemilik Hak Tanggungan sudah meninggal dunia, karena hak tersebut telah beralih kepada ahli waris dan bukan lagi hak debitur semata. Pengadilan tidak bisa memanggil orang yang sudah meninggal untuk penetapan sita jaminan atau Hak Tanggungan; seharusnya Pengadilan menetapkan pihak ahli […]

Continue Reading

Hukum Bagi Pengembang Perumahan yang Wanprestasi

Sumedang. bpsk-sumedang.com – Ketika seorang konsumen telah melunasi pembayaran cicilan rumah, tetapi pengembang tidak segera menyerahkan sertifikat, pengembang tersebut dapat dianggap telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji. Konsumen memiliki dasar hukum yang kuat untuk menuntut haknya, sementara pengembang dapat menghadapi sanksi perdata hingga pidana. Hukum bagi pengembang perumahan Pengembang wajib menyerahkan sertifikat hak atas tanah […]

Continue Reading

KONSULTASI PENGURUS LPKSM LASKAR MERAH PUTIH

Seorang Nasabah Bank BRI pemegang hak tanggungan yang meninggal dunia, hak tanggungannya dilelang tanpa melibatkan ahli waris kemudian mendapatkan panggilan pengadilan untuk penetapan sita jaminan atau hak tanggungan yang sudah dilakukan lelang oleh pihak BRI, padahal sudah diketahui oleh pihak BRI bahwa Nasabah dimaksud sudah meninggal dunia, berkali-kali ahli waris menyampaikan bahwa yang bersangkutan sudah […]

Continue Reading

Perlindungan Konsumen : Kebutuhan Global, Tantangan Lokal

Hak Konsumen sebagai Fondasi Pasar yang Adil Perlindungan konsumen bukan hanya isu negara berkembang, melainkan kebutuhan universal. Baik di negara maju maupun berkembang, esensinya sama melindungi hak konsumen, menjamin pasar yang sehat, dan menciptakan keseimbangan antara pelaku usaha dan masyarakat. Negara Maju : Standar Tinggi, Isu Modern Di negara maju, perlindungan konsumen lahir dari kesadaran […]

Continue Reading

HARI KONSUMEN NASIONAL 2025

Penetapan Hari Konsumen Nasional didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2012 yang merujuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Penetapan ini bertujuan untuk memperkuat kesadaran, pemahaman kewajiban konsumen, dan kemampuan konsumen dalam melindungi hak-haknya. Peringatan Harkonas ini menjadi momentum bagi masyarakat Indonesia untuk meningkatkan kesadaran dan terus berkomitmen guna mewujudkan konsumen yang […]

Continue Reading

Konsistensi Perlindungan Konsumen di Era Globalisasi : Antara Tantangan dan Asa dari Tanah Pasundan

Dalam era globalisasi yang semakin dinamis, perlindungan konsumen seharusnya menjadi salah satu pilar utama dalam pembangunan ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Namun, realitasnya hari ini, kepentingan konsumen sering kali tersisih di tengah gegap gempita pertumbuhan investasi dan penciptaan ekosistem usaha yang kompetitif. Fenomena ini terasa makin tajam ketika kebijakan-kebijakan global seperti kenaikan tarif impor dari […]

Continue Reading