Pendidikan adalah hak dasar setiap warga negara. Namun dalam praktiknya, tidak jarang muncul persoalan hukum antara orang tua/siswa dengan lembaga pendidikan, khususnya ketika terjadi pelanggaran hak, penghentian kegiatan belajar, atau layanan yang tidak sesuai janji. Agar masyarakat tidak bingung, penting memahami posisi hukum masing-masing pihak serta langkah yang dapat ditempuh jika terjadi sengketa. Memahami Status […]

Hari Konsumen Nasional (HARKONAS) selama ini bukan sekadar seremoni tahunan. Ia hadir sebagai pengingat bahwa setiap individu, tanpa kecuali, adalah konsumen yang memiliki hak untuk dilindungi. Namun, Harkonas 2026 terasa berbeda, lebih sunyi, lebih redup, dan nyaris kehilangan gaung yang dulu mampu menggugah kesadaran publik secara luas. Pada tahun-tahun sebelumnya, peringatan Hari Konsumen Nasional diramaikan […]

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah merupakan langkah penting untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) serta menurunkan angka stunting di Indonesia. Program ini diharapkan mampu memastikan anak-anak sekolah mendapatkan asupan gizi yang cukup setiap hari. Namun, di balik tujuan mulia tersebut, terdapat tantangan besar, yaitu memastikan makanan yang diberikan benar-benar aman, layak […]

Ada secercah harapan bagi penggiat perlindungan konsumen pasca diberlakukannya KUHP baru pada tanggal 2 Januari 2026. Ketimbang  menunggu UUPK 8/1999 yang tidak mengalami perubahan selama 26 tahun jauh tertinggal dari Undang-Undang sektoral lainnya seperti Otoritas Jasa Keuangan yang terus menerus melakukan pengembangan. https://bpsk-sumedang.com/2025/11/26/ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) membawa […]

Memahami Perbedaan Eksekusi, Ketika Hak Milik Bertemu Pelunasan Utang Dalam dunia hukum, istilah “eksekusi” sering kali menimbulkan pertanyaan dan kebingungan. Secara sederhana, eksekusi adalah pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). Namun, tidak semua eksekusi memiliki tujuan dan proses yang sama. Mari kita pahami perbedaan mendasar antara dua jenis eksekusi yang […]

bpsk-sumedang.com Praktik penagihan utang oleh debt collector di Indonesia seringkali diwarnai dengan kontroversi, terutama terkait tindakan perampasan atau eksekusi aset yang tidak sesuai prosedur. Penting bagi masyarakat untuk memahami bahwa berdasarkan regulasi yang berlaku, tugas utama seorang debt collector adalah melakukan penagihan utang, bukan menyita atau merampas aset debitur. Tindakan eksekusi hanya dapat dilakukan melalui mekanisme hukum yang […]

bpsk-sumedang.com – Bayangkan Anda sedang mengendarai motor atau mobil kredit kesayangan, tiba-tiba dihadang sekelompok pria berpakaian seragam yang mengklaim sebagai debt collector atau “mata elang”. Mereka memaksa menarik kendaraan dengan ancaman dan intimidasi, sementara Anda kebingungan : “Apakah ini sah?”. Fenomena ini marak di jalanan Indonesia, dari Jakarta hingga daerah terpencil, sering viral di media […]

bpsk-sumedang.com –  Setelah hampir satu tahun mengalami kekosongan anggota sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Sumedang kini kembali dapat menjalankan tugas secara optimal. Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menerbitkan Surat Keputusan Gubernur pada 2 Desember 2025, yang mengangkat anggota sekretariat baru yaitu Uus Wusriawan, Ramadhan Faturochman, dan Taufik Akbar Firmansyah. Sebelumnya, kekosongan terjadi akibat […]