Ada secercah harapan bagi penggiat perlindungan konsumen pasca diberlakukannya KUHP baru pada tanggal 2 Januari 2026. Ketimbang  menunggu UUPK 8/1999 yang tidak mengalami perubahan selama 26 tahun jauh tertinggal dari Undang-Undang sektoral lainnya seperti Otoritas Jasa Keuangan yang terus menerus melakukan pengembangan. https://bpsk-sumedang.com/2025/11/26/ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) membawa […]

Memahami Perbedaan Eksekusi, Ketika Hak Milik Bertemu Pelunasan Utang Dalam dunia hukum, istilah “eksekusi” sering kali menimbulkan pertanyaan dan kebingungan. Secara sederhana, eksekusi adalah pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). Namun, tidak semua eksekusi memiliki tujuan dan proses yang sama. Mari kita pahami perbedaan mendasar antara dua jenis eksekusi yang […]

bpsk-sumedang.com Praktik penagihan utang oleh debt collector di Indonesia seringkali diwarnai dengan kontroversi, terutama terkait tindakan perampasan atau eksekusi aset yang tidak sesuai prosedur. Penting bagi masyarakat untuk memahami bahwa berdasarkan regulasi yang berlaku, tugas utama seorang debt collector adalah melakukan penagihan utang, bukan menyita atau merampas aset debitur. Tindakan eksekusi hanya dapat dilakukan melalui mekanisme hukum yang […]

bpsk-sumedang.com – Bayangkan Anda sedang mengendarai motor atau mobil kredit kesayangan, tiba-tiba dihadang sekelompok pria berpakaian seragam yang mengklaim sebagai debt collector atau “mata elang”. Mereka memaksa menarik kendaraan dengan ancaman dan intimidasi, sementara Anda kebingungan : “Apakah ini sah?”. Fenomena ini marak di jalanan Indonesia, dari Jakarta hingga daerah terpencil, sering viral di media […]

bpsk-sumedang.com –  Setelah hampir satu tahun mengalami kekosongan anggota sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Sumedang kini kembali dapat menjalankan tugas secara optimal. Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menerbitkan Surat Keputusan Gubernur pada 2 Desember 2025, yang mengangkat anggota sekretariat baru yaitu Uus Wusriawan, Ramadhan Faturochman, dan Taufik Akbar Firmansyah. Sebelumnya, kekosongan terjadi akibat […]

Indonesia, dengan potensi sumber daya alam yang melimpah, kerap menghadapi ironi dalam implementasi kebijakan publik. Alih-alih menghadirkan kepastian dan perlindungan bagi masyarakat, sejumlah regulasi justru memicu kebingungan serta ketidakpastian. Fenomena ini paling terlihat dalam pengaturan Harga Eceran Tertinggi (HET) pada komoditas strategis, di mana tujuan mulia pengendalian harga tidak selalu selaras dengan realitas di lapangan. […]

Dulu, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah harapan segar bagi rakyat kecil yang terluka oleh ketidak-adilan pasar. Lahir dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), khususnya Pasal 49 ayat (1), lembaga quasi-yudisial ini dirancang sebagai penjaga gerbang keadilan non-litigasi. Dengan mekanisme mediasi, konsiliasi, atau arbitrase yang cepat, murah, dan mudah terutama untuk […]